Sebagaimana ajaran etik yang ia kembangkan, maka bagi Plato tujuan negara sinkron dengan tujuan hidup manusia, yaitu kesenangan dan kebahagiaan warganya. Ketika tujuan negara adalah kesenangan dan kebahagiaan hidup manusia maka itu berarti bahwa tugas negara yang paling menonjol ialah fungsi kesejahteraan yakni mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan tersebut.
Kendati demikian pemikiran Plato tidaklah dapat dimaknai sesederhana itu karena sesungguhnya terdapat pemahaman dan pengertian filsafat yang mendalam. Ketika Plato mengungkapkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mengejar kesenangan dan kebahagiaan, tidak berarti Plato mengobarkan semangat hedonisme yang mengutamakan kenikmatan dunia belaka (Rapar 2001, 58).
Baginya, kesenangan dan kebahagiaan tidak dapat hanya ditempuh dengan pemuasan nafsu selama hidup di dunia inderawi karena apa yang ada di dunia hanyalah realitas bayangan dari apa yang sesungguhnya ada di dunia ide, maka apabila manusia hanya mengejar realitas bayangan tersebut dia akan tersesat ke alam ketidaktahuan yang penuh penyesalan dan kekecewaan. Sehingga untuk mencapai kesenangan dan kebahagiaan hidup, manusia harus berusaha memiliki pengetahuan yang menjadikannya bijak untuk menyelami segala sesuatu sampai kepada idenya.
Karena ide tertinggi di dunia adalah kebajikan dan kebaikan, maka kesenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya terletak pada keberhasilannya untuk menghidupi suatu kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan (Rapar 2001, 59). Begitu juga dengan negara yang dianggap memiliki persamaan dengan manusia, negara yang dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan dengan bersendikan keadilan, kearifan, keberanian atau semangat, dan pengendalian diri yang sanggup melaksanakan tugasnya mengupayakan kebahagiaan dan kesenangan hidup yang sejati bagi setiap warganya.
Negara harus berusaha untuk menciptakan, menjaga, memelihara, dan meningkatkan semangat saling melayani agar kebutuhan warganya dapat dipenuhi semaksimal mungkin. Hal ini berarti setiap warga harus senantiasa siap dalam memenuhi tugas panggilannnya untuk saling melayani itu, sesuai bakat dan keterampilan masing-masing. Dan agar setiap warga dapat berkarnya dengan sebaik-baiknya dan dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, negara harus menjamin kebebasan mereka karena dalam kebebasanlah tanggung jawab yang sesungguhnya dapat tumbuh.
Tugas panggilan tersebut kemudian menjadi kewajiban yang kemudian kewajiban tersebut menunjukkan hak. Namun adanya hak dan kewajiban tersebut tidaklah karena kodrat. Negara dibentuk karena adanya keinginan dan kebutuhan yang memerlukan pelayanan secara timbal balik antarwarga negara, sehingga hak dan kewajiban tidaklah melekat pada individu namun pada jasa-jasa yang dilakukan.
Terkait dengan tujuan negara, Aristoteles memiliki pendapat yang sama dengan Plato. Negara sebagai persekutuan hidup paling tinggi juga memiliki tujuan hidup yang paling luhur dan mulia dari persekutuan hidup lainnya. Sebagaimana Plato, Aristoteles berpendapat bahwa negara diciptakan tidak untuk negara itu sendiri melainkan untuk manusia yang menjadi warganya. Tujuan utama pembentukan negara adalah untuk manusia sehingga negara ada adalah untuk manusia. Hal ini berarti yang paling utama bagi Aristoteles adalah warga negara secara keseluruhan, seorang yang universalitas dan bukan yang individualitas.
Ia menegaskan bahwa negara harus mengupayakan dan menjamin kesejahteran bersama yang sebesar-besarnya karena hanya di dalam kesejahteraan umum (bersama) kesejahteraan individual dapat diperoleh. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir negara adalah melayani kepentingan manusia yang menjadi warganya, namun di sisi lain negara sebagai persekutuan tertinggi harus diakui kedaulatannya sehingga ia layak menuntut loyalitas warganya, karena hanya dengan jalan itulah negara akan berhasil mencapai sasaran dan tujuannya (Rapar 2001, 176)..
ref: berbagai sumber
ref: berbagai sumber
