1. Bidang Politik
Dalam usaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan tujuan agar rakyat mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mengumandangkan semboyan 3A yakni: “Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia”. Hal ini menyatakan bahwa kehadiran Jepang di Asia, termasuk Indonesia adalah untuk membebaskan Asia dari penjajahan bangsa Barat, Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.
Pemerintah Jepang menghapuskan segala bentuk kegiatan organisasi baik yang bersifat politik maupun yang bersifat sosial, ekonomi, dan agama.
Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon (pemerintah militer Jepang) adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942,dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Selain itu, Jepangpun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara:
- Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia(Hakko Ichiu)
- Melancarkan semboyan 3A (Jepang pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang pelindungAsia)
- Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar.
- Menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji
- Menarik simpati organisasi Islam MIAI.
- Melancarkan politik dumping
- Mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan Nasional seperti: Ir. Soekarno, Drs.M. Hatta serta Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda.Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti berikut:
- Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dengan tujuan membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang.
- Jawa Hokokai (Himpunan kebaktian Jawa) merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi (dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat dan perusahaan). Penerapan sistem Autarki (daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang). Sistem ini diterapkan di setiap wilayah ekonomi. Contoh Jawa menjadi 17 daerah,Sumatera 3 daerah, dan Meinsefu (daerah yang diperintah Angkatan Laut) 3 daerah. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di Kalijati maka seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer:
- Daerah bagian tengan meliputi Jawa dan Madura dikuasai oleh tentara keenambelas dengan kantor pusat di Batavia (Jakarta).
- Daerah bagian Barat meliputi Sumatera dengan kantor pusat di Bukittinggi dikuasai olehtentara keduapuluhlima.
- Daerah bagian Timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusantara, Maluku dan Irian Jaya dibawah kekuasaan armada selatan kedua dengan pusatnya di Makassar.
2. Bidang Ekonomi
Pendudukan Jepang atas wilayah Indonesia sebagai negara Imperialis tidak jauh berbeda dengan negara-negara imperialis lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dan industrinya, maka Jepang melakukan eksploitasi terhadap sumber kekayaan alam Indonesia. Hal ini berupa eksploitasi dibidang hasil pertanian, perkebunan, hutan, bahan Tambang, dan lain-lain.
Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang.Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi an industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.
Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya .Pembatasan teh, kopi dan tembakau,karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah.
Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerahsendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah.
Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30%untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau Jawa salah satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai 224,7%. Bisa Anda bayangkan bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia pada masa Jepang (bahkan rakyat dipaksa makan makanan hewan seperti keladi gatal, bekicot, umbi-umbian).
3. Bidang Pendidikan
Pada masa pendidikan Jepang Indonesia, kehidupan pendidikan berkambang pesat di bandingkan dengan masa penjajahan Hindia Belanda.
- Pendidikan berkembang pesat di banding masa Hindia Belanda
- Bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk sekolah di sekolah yang dibangun pemerintah
- Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah
- Berbagai nama diIndonesiakan
Tetapi semua yang dilakukan oleh Jepang tersebut hanya untuk menarik simpati rakyat agar mau membantu Jepang mengahadapi lawan-lawannya dalam Perang Pasifik.
Dengan pecahnya Perang Dunia II, yang disebabkan oleh invasi tentara kerajaan Jepang tanggal 7 Desember 1941, maka runtuhlah sistem pemerintahan kolonial dan sekaligus pula sistem pendidikan yang ada di dalamnya.Dimulailah masa pendudukan militerisme Jepang selama hampir 3,5 tahun.Terlepas dari berbagai bentuk negatif, pendidikan masa penjajahan militer Jepang banyak sedikitnya telah pula mengembangkan berbagai hal yang positif di dalam pembinaan sistem pendidikan di Indonesia.Menurut Tilaar (1995) ada beberapa hal pembinaan sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang, yaitu :
a. Pendidikan untuk Kebutuhan Perang Asia Timur Raya
Tentara pendudukan Jepang ingin menghapuskan sisa-sisa pengaruh Barat di dalam masyarakat Indonesia.
Hal ini terlihat, antara lain, kebijakan untuk menghapuskan bahasa Belanda, baik dalam pergaulan sehari-hari, berbagai tulisan maupun nama seperti toko atau perkumpulan. Kemudian diganti dengan bahasa Indonesia, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun di sekolah-sekolah.Isi pendidikan diganti. Zaman kolonial Belanda, isi pendidikan diarahkan kepada kebudayaan Barat, zaman pendudukan Tentara Jepang, diganti dengan kebudayaan Jepang.
b. Hilangnya Sistem Dualisme dalam Pendidikan
Masa pendudukan militerisme Jepang, hanya satu pendidikan yang hidup yaitu sistem pendidikan yang diimpor dari Jepang. Sifat pendidikan yang terbuka untuk seluruh anak Indonesia. Ini proses demokratisasi pertama dalamsistem pendidikan nasional kita.
c. Perubahan Sistem Pendidikan yang Lebih Merakyat
Beberapa hal yang terjadi sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang
d. Demokrasi Pendidikan
yaitu hilangnya sistem dualistik.
b. Hapusnya sistem konkordansi
yaitu pendidikan sudah mulai terarah kepada kebutuhan masyarakatIndonesia dengan bumbu Jepang.
4. Bidang Kebudayaan
Jepang sebagai Negara Fasis selalu berusaha untuk menanamkan kebudayaannya. salah satu cara Jepang adalah kebiasaan menghormat ke arah matahari terbit sebagai tanda hormat kepada kaisar di Jepang pada setiap pagi hari (Seikerei)dan keharusan menggunakan bahasa Jepang di samping bahasa Indonesia.
Pengaruh Jepang dalam kebudayaan terlihat dalam lagu, film, dan drama sebagai alat propaganda mereka. Bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikkan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. Anak-anak sekolah diberikan latihan olahraga Taiso yang baik untuk kesehatan mereka. Setiap hari bagi anak-anak sekolah maupun para pegawai wajib untuk menghormati bendera (merah putih) dan menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Semua itu merupakan warisan kebiasaan Jepang bagi bangsa Indonesia.
5. Bidang Sosial
Dampak dalam bidang sosial dengan pendudukan jepang antara lain:
a) Pembentukan Rukun Tetangga (RT)
Untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk, pemerintah Jepang membentuk Tanarigumi (RT). Pada waktu itu, Jepang membutuhkan tenaga yang sangat besar jumlahnya untuk membuat benteng-benteng pertahanan, lapangan pesawat terbang darurat, jalan, dan jembatan. Pengerahan masyarakat sangat terasa dengan adanya Kinrohoishi (kerja bakti yang menyerupai dengan kerja paksa). Oleh karena itu, pembentukan RT dipandang sangat efektif mengerahkan dan mengawasi aktivitas Masyarakat.
b) Romusha
adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk membantu tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Jepang. Pada awalnya, romusha dilaksanakan dengan sukarela, tetapi lama kelamaan dilaksanakan secara paksa. Bahkan, setiap desa diwajibkan untuk menyediakan tenaga dalam jumlah tertentu. Tenaga romusha dikirim kebeberapa daerah di Indonesia, bahkan ada yang dikirim ke Malaysia, Myanmar, Serawak, Thailand, dan Vietnam. Para tenaga romusha diperlakukan secara kasar oleh Bala tentara Jepang. Mereka dipaksa untuk bekerja berat tanpa mendapatkan makanan, minuman, dan jaminan kesehatan yang layak. Kekejaman Jepang terhadap tenaga romusha menyebabkan para pemuda berusaha menghindar agar tidak dijadikan tenaga romusha. Akhirnya, Jepang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kasar.
c) Pendidikan.
Pada zaman Jepang, pendidikan mengalami perubahan.Sekolah Dasar (Gokumin Gakko) diperuntukkan untuk semua wargamasyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan iniditempuh selama enam tahun. Sekolah menengah dibedakan menjadidua, yaitu: Shoto Chu Gakko (SMP) dan Chu Gakko (SMA). Disamping itu, ada Sekolah Pertukangan (Kogyo Gakko), Sekolah Teknik Menengah (Kogyo Sermon Gakko), dan Sekolah Guru yang dibedakan menjadi tiga tingkatan. Sekolah Guru dua tahun (SyotoSihan Gakko), Sekolah Guru empat tahun (Guto Sihan Gakko), danSekolah Guru dua tahun (Koto Sihan Gakko). Seperti pada zaman Belanda, Jepang tidak menyelenggarakan jenjang pendidikan Universitas. Yang ada hanya Sekolah Tinggi Kedokteran (Ika DaiGakko) di Jakarta, Sekolah Tinggi Teknik (Kagyo Dai Gakko) diBandung. Kedua Sekolah Tinggi itu merupakan kelanjutan pada zaman Belanda. Untuk menyiapkan kader pamong prajadiselenggarakan Sekolah Tinggi pamongpraja (Kenkoku Gakuin) diJakarta.
d) Penggunaan bahada Indonesia.
Menurut Prof. Dr. A. Teeuw (ahli Bahasa Indonesia berkebangsaan Belanda) bahwa pendidikan Jepang merupakan masa bersejarah bagi Bahasa Indonesia. Tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan Bahasa Belanda dan digantikan dengan Bahasa Indonesia. Bahkan, pada Tahun 1943 semua tulisan yang berbahasa Belanda dihapuskan diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa pergaulan, tetapi telah menjadi bahasa resmi pada instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Sejak Saat itu banyak karya sastra telah ditulis dalam Bahasa Indonesia, seperti karya Armin Pane yang berjudul Kami Perempuan (1943),Djinakdjinak Merpati, Hantu Perempuan (1944), Barang Tidak Berharga (1945) dan sebagainya. Pengarang lain seperti Abu Hanifah yang lebih dikenal dengan nama samaran El Hakim dengan karyanya berjudul Taufan di atas Angin, Dewi Reni, dan Insan Kamil. Selainitu, penyair terkenal pada masa pendudukan Jepang, Chairil Anwar yang mendapat gelar tokoh angkatan 45 dengan karyanya: Aku,Kerawang Bekasi, dan sebagainya.
Dengan demikian, pemerintah pendudukan Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsaIndonesia untuk menggunakan dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasaresmi, bahasa penulisan, dan sebagainya. Bahasa Indonesia pun berkembang ke seluruh pelosok tanah air.
1. Bidang Birokrasi
Selain kebijakan politik di atas, pemerintah Militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk Departemen dan pembentukan Cou Sang In /dewan penasehat. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk tiga pemerintahan militer yakni:
- Pembentukan Angkatan Darat/ Gunseibu, membawahi Jawa dan Madura dengan Bataviasebagai pusat dan dikenal dengan tentara ke enam belas dipimpin oleh Hitoshi Imamura.
- Pembentukan Angkatan Darat/ Rikuyun, yang membawahi Sumatera dengan pusat BukitTinggi (Sumatera Barat) yang dikenal dengan tentara ke dua puluh lima dipimpin oleh Jendral Tanabe.
- Pembentukan Angkatan Laut/ Kaigun , yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang (Makasar) yang dikenal dengan Armada Selatan ke dua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda.Untuk kedudukan pemerintahan militer sementara khusus Asia Tenggara berpusat di Dalat/Vietnam.
6. Bidang Militer
Badan-badan militer yang dibuat Jepang semata-mata karena kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Memasuki tahun kedua pendudukannya (1943), Jepang semakin intensif mendidik dan melatihpemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan karena situasi di medanpertempuran (Asia –Pasifik) semakin menyulitkan Jepang. Mulai dari pukulan Sekutu pada pertempuran laut di Midway (Juni 1942) dan sekitar Laut Karang (Agustus ’42 – Februari 1943).Kondisi tersebut diperparah dengan jatuhnya Guadalacanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus 1943). Situasi di atas membuat Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang akan diikutsertakan dalam pertempuran menghadapi Sekutu.
Para pemuda bangsa Indonesia di berikan Pendidikan militer melalui organisasi peta. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam peta ini nantinya menjadi inti kekuatan dan penggerak perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Jepang membentuk organisasi-organisasi semi militer dan organisasi militer. Menurut Suradjaja, I Ketut (1984 : 59) organisasi-organisasi semi militer dan organisasi militer anatara lain :
Semi militer
- Seinendan (Barisan Pemuda) 9 maret 1943
- Keibodan (Barisan Pembantu Polisi) 29 April 1943
- Fujinkai (Barisan Wanita) Agustus 1943
- Syuisintai (Barisan Pelopor) 14 September 1944 / 25 September 1944
- Jibakutai (Barisan berani mati)
- Gakukotai (Barisan Pelajar)
- Hizbullah (tentara Allah) 15 Desember 1944
Militer
- Heiho (Barisan Pembantu Prajurit Jepang) April 1943
- Peta (Pembela tanah air) 3 Oktober 1943
Dari bidang militer di atas diketahui bahwa organisasi semi militer yakni Seinendan dan Keibodan mempunyai tujuan. Seinendan didirikan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Maksud yang disembunyikan adalah sebagai upaya Pemerintah Militer Jepang memperoleh tenaga cadangan untuk memperkua tusaha memenangkan Perang Pasifik. Upaya ke arah itu dilakukan dengan jalan memberikan latihan-latihan militer, baik untuk mempertahankan diri maupun untuk penyerangan.
Dalam rangka Perang Pasifik, Seinendan akan ditempatkan sebagai barisan cadangan yang akan mempertahankan garis belakang dari medan pertempuran. Sementara itu, Keibodan merupakan organisasi semi militer yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Jepang yangakan dididik sebagai pembantu polisi. Mereka memiliki tugas-tugas kepolisian, seperti penjagaan lalu lintas, pengamanan desa, dan lain-lain.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Militer Jepang berusaha agar organisasi tidak dipengaruhi oleh kaum nasionalis.
Hal ini terlihat dari suatu kenyataan bahwa pembentukan Keibodan dilakukan di desa-desa, dimana kaum nasionalis kurang memiliki pengaruh kepada penduduk setempat. Berbeda dengan organisasi sebelumnya, baik Seinendan maupun Keibodan tidak hanya dibentuk di Pulau Jawa saja. Dengan nama berbeda,organisasi semi militer dibentuk pula di Sumatra dan di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut. Di Sumatra, dibentuk organisasi yang bernama Bogodan ,yakni organisasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan Keibodan. Hal yang membedakan dengan Keibodan, organisasi tersebut berada langsung di bawah Syucokan. Organisasi yang sama dibentuk juga di Kalimantan dengan nama Borneo Konan Hokokudan. Pengerahan kaum mudadan kaum pelajar dalam barisan semimiliter itu sepenuhnya mendukungJepang yang mengalami kekurangan man-power sejak melakukan gerakan ofensif militernya.
Sejak awal pendudukan, Pemerintah Militer Jepang telah mulai memikirkan usaha untuk memberikan latihan-latihan militer kepada penduduk Indonesia yang dapat dimanfaatkan guna mempertahankan negeri-negeri yang telah mereka kuasai. Berkaitan dengan hal itu dikeluarkan pengumuman yang isinya memberi kesempatan kepada para pemuda Indonesia untuk menjadi Pembantu Prajurit ( Heiho). Mereka adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan dalam struktur militer Jepang, baik di Angkatan Darat maupun di Angkatan Laut. Pada awalnya, pembentukan Heiho dimaksudkan untuk mempunyai suatu angkatan kerja yang dapat secara langsung membantu pasukan-pasukan Jepang dalam melakukan pekerjaan kasarnya.
Oleh karena itu, barisan Heiho ini tidak memiliki perwira dari kalangan mereka. Pembentukan organisasi militer ini mencerminkan bahwa sejak pertengahan tahun 1943 tidak terdapat lagi kesangsian pada pihak militer Jepang bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk tugas-tugas militer. Akan tetapi, mereka masih meragukan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap kepentingan perang Jepang. Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Militer Jepang memutuskan untuk membentuk satuan tentara pribumi yang akan mempertahankan negaranya sendiri kemungkinan kembalinya kekuasaan negara-negara kolonialis Barat.Di Indonesia, satuan tentara pribumi ini kemudian dikenal sebagai Tentara Pembela Tanah Air (Peta).
