Partai Demokrat atau lebih dikenal dengan PD adalah salah satu partai Politik di Indonesia. Didirikan tanggal 9 September 2001 dan disahkan tanggal 27 Agustus 2003. Partai ini didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan dibawah kepemerintahan Presiden Megawati kala itu. Partai Demokrat sangat identik dengan tokohnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.
Sejarah Terbentuknya Partai Demokrat (PD)
Partai Demokrat didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sekitaran tahun 2001. Susilo Bambang Yudhoyono mendirikan Partai Demokrat karena pada kala itu Susilo Bambang Yudhoyono kalah terhormat pada pemilihan Calon Wakil Presiden dalam Sidang MPR 2001. Yang kala itu Megawati sebagai Wakil Presidennya.
Dilihat dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres serta hasil pooling public berdasarkan kepopularitas pada diri Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa orang bernisiatif bagaimana caranya SBY agar bisa menjadi Pemimpin Bangsa bukan hanya sebagai Wakil Presiden melainkan sebagai Presiden Republik Indonesia.
Hasilnya, beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden, untuk memuluskan rencananya itu satu-satunya cara adalah membentuk Partai Politik.
Perumusan konsep dasar dan platform partai yang diinginkan Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan oleh TIm Krisna Bambu Apus yang selanjutnya secara teknis administrasi dirampungkan oleh Tim dengan Vence Rumangkan sebagai pimpinannya.
Selain itu teradapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, antara lain :
Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari :
(1). Vence Rumangkang,
(2). Drs. A. Yani Wahid (Alm),
(3). Achmad Kurnia,
(4). Adhiyaksa Dault, SH,
(5).Baharuddin Tonti,
6). Shirato Syafei.
Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum).
Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.
Tanggal 20 Agustus 2001, Vence Rumangkang yang dibantu oleh Drs. Sutan Bhatoegana berusaha mengumpulkan tokoh-tokoh yang akan mendrikan Partai Politik. Akhimya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni:
(1) Vence Rumangkang;
(2) Dr. Ahmad Mubarok, MA.;
(3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum);
(4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso;
(5) Prof. Dr. Irzan Tanjung;
(6) RMH. Heroe Syswanto Ns.;
(7) Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH.;
(8) Prof. Dardji Darmodihardjo;
(9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan
(10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS.
Disamping nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY.
Untuk menjadikan sebuah Partai Politik yang sah oleh Undang-Undang Kepartaian dibutuhkan minimal lima puluh rang sebagai pendiri Partai. Tetapi muncul ide agar lebih dari 50 orang, kemudian sepakat terdapat 99 pendiri yang bermakan Susilo Bambang Yudhoyono lahir tanggal 9 bulan 9.
Tanggal 9 September 2001, di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan didepan Notaris Aswendi Kamuli, SH. 46 dari 99 orang menyatakan ketersediaanya sebagai pendiri Partai dengan hadir serta menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat.
Sisanya sebanyak 53 orang tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada Vence Rumangkang/ Kepengurusannyapun dibentuk dan disepakatai bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra pribumi asli, kelahiran Jawa, dan beragama Islam. Sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah luar jawa dan beragama kristen.
Setelah itu disepakati bahwa Ketua Umum dijabat oleh Prof.Dr. Irsan Tandjung denga Sekretaris Jenderal sementara Bendara Umum dijabat oleh Vence Rumangkang. Malamnya pukul 20.30, Vence Rumangkang Melaporkan pembentukan Partai Demokrat kepada Susilo Bambang Yudhoyono di kediaamannya yang saat itu sedang merayakan ulang tahun ke 53 selaku koordinator, penggagagas, dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.
Visi Partai Demokrat
PARTAI DEMOKRAT bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.
Misi Partai Demokrat
Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan.
Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan.
